Partai Berkarya Dan PKS Kecam Pernyataan PDIP Tentang Suharto Guru Korupsi

Partai Berkarya Dan PKS Kecam Pernyataan PDIP Tentang Suharto Guru Korupsi

Banyak Bonus Menanti Anda, Hanya Dengan Bergabung Bersama Kami. Silahkan Saja Langsung Klik Disini Untuk Dapatkan Bonus Yang Melimpah Dari Kami

Partai Berkarya Dan PKS Kecam Pernyataan PDIP Tentang Suharto Guru Korupsi – PDI Perjuangan menyetempel Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi guru korupsi. Tentunya, beberapa simpatisan The Smiling General tidak terima dengan cap itu.

Pengakuan calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto, jadi awalan. Prabowo bicara masalah korupsi di Indonesia yang terlalu kronis seperti kanker fase 4. Ia ingin mengubah jika jadi presiden.

“Korupsi di Indonesia sangatlah kronis. Ini yang mengakibatkan kerusakan hari esok kita,” kata Prabowo waktu jadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11/2018).
Bereaksi atas hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyikapi pengakuan Prabowo masalah korupsi di Indonesia. Menurut dia, Soeharto, yang notabene sempat jadi mertua Prabowo, ialah pengajar penyelewengan uang rakyat.

Klaim Bonus Deposit 10% Dan Seterusnya, Bonus Cashback 5% Tiap Minggunya, Bonus Rollingan 0.7%, Bonus Referensi Teman 5% Hanya Dengan Deposit 50 Ribu

Lihat Kontak Kami Klik Disini :

“Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai dengan Tap MPR Nomer XI Tahun ’98 itu bekas presiden Soeharto serta itu ialah bekas mertua Pak Prabowo,” tutur Basarah pada wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Partai Berkarya bereaksi. Tidak hanya adalah simpatisan Prabowo Subianto, Berkarya ialah partai yang di pimpin Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Tentunya elite Berkarya tidak terima Soeharto distempel menjadi guru korupsi oleh PDIP.

“Janganlah menzalimi serta mencicipi Pak Harto semacam itu. Kami anak ideologis beliau di Partai Berkarya tidak terima,” kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang waktu dihubungi, Rabu (28/11/2018).
Sekjen Berkarya itu memiliki pendapat tidak sempat ada bukti yang mengatakan Soeharto lakukan korupsi. Diluar itu, Tap MPR 11/1998 mengenai Penegakan Hukum Pidana Korupsi tidak mengacu ke Soeharto dengan pribadi.

“Lihatlah dengan verbal, tidak menunjuk ke pribadi Pak Harto. Beliau peletak basic pembangunan serta kita nikmati saat ini. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati beberapa pahlawan serta pendahulunya,” tambah Andi.

Tap MPR Nomer XI Tahun 1998 mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih serta Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme dipakai untuk menegakkan hukum pada tersangka pidana korupsi. Mencuplik buku ‘Hari-hari Paling akhir Jejak Soeharto Sesudah Lengser, 1998-2008’ karya detikcom Files, Tap MPR itu mengendalikan mengenai penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas KKN yang mewajibkan pengusutan bekas presiden Soeharto serta kroninya. Terdapatnya beberapa kata Soeharto dalam Tap MPR itu ialah hasil kompromi PPP serta Golkar saat MPR di pimpin Harmoko.

“Usaha pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme mesti dikerjakan dengan tegas pada siapa juga, baik petinggi negara, bekas petinggi negara, keluarga, serta kroninya ataupun pihak swasta/konglomerat, termasuk juga bekas presiden Soeharto, dengan masih memerhatikan prinsip praduga tidak bersalah serta hak-hak asasi manusia,” demikian bunyi Masalah 4 Tap MPR Nomer XI Tahun 1998. Melalui Tap MPR itu, seakan Soeharto jadi nama penting yang butuh disorot dalam pemberantasan korupsi.
Ada juga partai konsolidasi Prabowo, yaitu PKS, yang mempersilakan publik memandang partai manakah yang kepala daerahnya sangat banyak terlilit korupsi. PKS sama pendapat dengan Prabowo jika korupsi di Indonesia kronis serta tidak ada perkembangan dalam pemberantasannya.

“Perihal ini tunjukkan jika program Revolusi Mental yang diusung dalam kampanye Pak Jokowi tidak berhasil menggerakkan tingkah laku antikorupsi di penduduk,” katanya.

Basarah dari PDIP bicara kembali. Menurut dia, Jokowi telah tunjukkan potensi kepemimpinan mengatur negara. Dengan kepemimpinan Jokowi, penyelenggara negara tidak sekorup sama dengan masa Soeharto.

“Jika semangat penyelenggara negaranya, dalam perihal ini ialah presiden, ada profil yang korup, profil yang ingin memperkaya diri pribadi, profil yang ingin memperkaya, menguntungkan golongannya sendiri, saya meyakini mendasar ekonomi yang demikian itu akan hancur,” kata Basarah.

Partai Gerindra memperingatkan PDIP supaya introspeksi diri saja daripada mengungkit korupsi waktu kemarin. Soalnya, korupsi telah ada semenjak jaman dahulu, bahkan juga semenjak awal kemerdekaan. Akan tetapi sekarang malah banyak kader PDIP yang dicokok KPK.

“Semestinya PDIP introspeksi. Pikirkan, berapakah banyak kader PDIP diamankan KPK. Hampir setiap bulan kita dengar kader PDIP diamankan KPK,” kata anggota Tubuh Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

You might also like